JAKARTA – Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dinilai perlu diimbangi dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui optimalisasi aset milik pemerintah yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menilai langkah Badan Penghubung (Banhub) Kaltara dalam mengelola aset daerah secara produktif patut menjadi contoh bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Kaltara ke Kantor Banhub Kaltara di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Nasir mengapresiasi realisasi PAD Banhub Kaltara yang telah mencapai 92 persen dari target tahun 2026. Ia berharap sisa waktu hingga akhir Desember dapat dimanfaatkan untuk memenuhi target 100 persen.
Menurutnya, capaian tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan aset pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah.
“Capaian PAD sebesar 92 persen ini patut diapresiasi. Apalagi masih ada waktu hingga akhir tahun, sehingga kami berharap target 100 persen benar-benar dapat tercapai,” ujar Nasir.
Ia menegaskan, keterbatasan fiskal tidak seharusnya membuat pemerintah daerah berhenti berinovasi. Sebaliknya, kondisi tersebut perlu menjadi dorongan untuk mencari dan mengembangkan sumber pendapatan alternatif.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tidak boleh hanya mengeluhkan berkurangnya dana transfer pusat. Pemerintah daerah harus semakin kreatif mencari sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki,” katanya.
Kepala Banhub Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., CGRCP, menjelaskan bahwa pendapatan instansinya berasal dari penyewaan sebagian gedung kantor kepada Bank Kaltimtara senilai Rp1,9 miliar per tahun dan retribusi pengelolaan mess sebesar Rp750 juta per tahun.
Dari dua sumber tersebut, total pendapatan tahunan mencapai sekitar Rp2,65 miliar. Teddy optimistis realisasi PAD dapat mencapai target yang ditetapkan Bapenda Kaltara hingga akhir tahun.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., turut mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai pengelolaan aset daerah harus terus diperkuat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Badan Penghubung Kaltara. Pemanfaatan aset daerah harus terus dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi kondisi fiskal yang tidak mudah,” ujar Komarudin.
Ia juga mendorong Banhub melakukan evaluasi terhadap aset yang dikelola serta mengidentifikasi potensi pendapatan lain yang dapat dikembangkan sesuai ketentuan.
Nasir berharap langkah Banhub dapat mendorong OPD lain untuk lebih aktif menggali potensi pendapatan daerah. Menurutnya, peningkatan PAD menjadi bagian penting dalam menjaga kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.










Discussion about this post