JAKARTA – Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) mulai diarahkan pada pembahasan yang lebih serius, terutama menyangkut kelayakan investasi dan kepastian kebutuhan pengguna jasa.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengatakan pembangunan infrastruktur strategis tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan dunia usaha.
Hal itu disampaikan Zainal saat membuka rapat tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Zainal, pembangunan jaringan kereta api harus berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi di Kaltara. Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp14,3 triliun atau 46,78 persen dari target tahunan sebesar Rp30,55 triliun.
“Capaian ini bukan hanya angka. Ini menunjukkan Kaltara memiliki potensi ekonomi yang besar dan semakin dipercaya sebagai tujuan investasi,” ujar Zainal.
Ia mengatakan bertambahnya minat investor harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Tanpa dukungan konektivitas yang memadai, pertumbuhan kawasan industri dan aktivitas produksi berpotensi menghadapi kendala dalam distribusi barang dan komoditas.
Dalam konteks tersebut, jaringan kereta api dinilai memiliki peran strategis untuk mendukung mobilitas komoditas dari kawasan produksi menuju kawasan industri maupun pelabuhan.
Meski demikian, Zainal menegaskan proyek tersebut harus dibangun berdasarkan perhitungan yang matang. Kelayakan investasi menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius sebelum proyek masuk ke tahapan berikutnya.
“Yang kita cari adalah kerja sama yang memberikan manfaat dan keuntungan secara adil bagi semua pihak,” katanya.
Karena itu, PT INTRA diminta memperkuat komunikasi dengan perusahaan yang berpotensi menjadi pengguna jasa maupun operator. Masukan dari dunia usaha dinilai penting untuk memastikan pembangunan jaringan kereta api memiliki basis kebutuhan dan manfaat ekonomi yang jelas.
Konsep win-win solution, kata Zainal, harus menjadi dasar dalam membangun kerja sama. Pemerintah membutuhkan infrastruktur untuk memperkuat ekonomi daerah, sementara investor membutuhkan kepastian mengenai manfaat dan kelayakan proyek.
Selain aspek investasi, pemerintah juga meminta agar aspek tata ruang dan lingkungan menjadi bagian penting dalam perencanaan.
“Kita ingin membangun infrastruktur yang menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi tetap menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya,” tegasnya.
Pemprov Kaltara siap memfasilitasi komunikasi antara PT INTRA, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Zainal juga mengajak perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit untuk terlibat dalam pembahasan. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki kebutuhan angkutan komoditas dalam skala besar dan berpotensi menjadi pengguna jaringan kereta api.
Ia berharap seluruh pembahasan dapat segera menghasilkan skema kerja sama yang jelas sehingga rencana pembangunan tidak berhenti pada tahap kajian.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa groundbreaking. Insyaallah kereta api pertama di Kalimantan bisa dimulai dari Kaltara,” pungkasnya. (dkisp)
Discussion about this post