TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) mengambil langkah cepat memperkuat sistem keamanan siber guna mengantisipasi potensi kebocoran data di lingkungan pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta penguatan kesadaran keamanan digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Kepala DKISP Kalimantan Utara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa perlindungan data merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terpercaya.
Menurutnya, setiap indikasi ancaman terhadap sistem informasi harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan insiden yang cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar keamanan siber nasional.
“Keamanan data ASN maupun masyarakat adalah prioritas. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DKISP telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak mengikuti rapat koordinasi bersama Tim Penanganan Insiden BSSN RI.
Selain itu, komunikasi juga terus dilakukan dengan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di setiap OPD untuk mempercepat proses mitigasi apabila ditemukan potensi gangguan terhadap sistem elektronik pemerintah.
DKISP turut menginstruksikan seluruh ASN agar segera memperbarui kata sandi akun menggunakan kombinasi minimal 12 karakter yang terdiri atas huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol guna memperkuat perlindungan akses.
Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan layanan digital.
DKISP mengingatkan masyarakat agar tidak membuka tautan yang tidak dikenal, menghindari pemasangan aplikasi dari sumber yang tidak resmi, serta rutin mengganti kata sandi akun digital.
Pengguna layanan digital juga disarankan mengaktifkan fitur Multi-Factor Authentication (MFA) sebagai lapisan keamanan tambahan untuk mencegah penyalahgunaan akun.
Iskandar menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keamanan siber membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Semakin tinggi kesadaran terhadap keamanan digital, semakin kecil risiko terjadinya pencurian maupun kebocoran data.
Melalui penguatan koordinasi dengan BSSN dan peningkatan budaya keamanan informasi, DKISP Kalimantan Utara berkomitmen menjaga keandalan sistem digital pemerintah sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap data masyarakat. (*)
Discussion about this post