TARAKAN – Anggota Komisi VI DPRD Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat koordinasi dalam menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) pada tahun 2027.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, Pemprov Kaltara mengalokasikan Rp6,14 miliar untuk pembiayaan PBI JKN.
Menurut Supaad, anggaran tersebut diperkirakan mampu membiayai sekitar 12 ribu hingga 13 ribu masyarakat Kaltara.
“Untuk tahun 2027, APBD kita hanya bisa meng-cover Rp6,14 miliar. Kalau dikalkulasikan atau dibagi, sekitar 12 sampai 13 ribu masyarakat Kaltara yang bisa dibiayai APBD provinsi,” kata Supaad saat melaksanakan reses di Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai persoalan satu tingkat pemerintahan saja.
Menurutnya, pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota memiliki peran masing-masing dalam mendukung pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.
“BPJS ini bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari karena menyangkut kesehatan,” ujarnya.
Supaad mengakui, dirinya sebelumnya berharap pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Namun, setelah dilakukan pembahasan bersama dalam KUA-PPAS 2027, kemampuan fiskal daerah hanya memungkinkan penganggaran sebesar Rp6,14 miliar.
Karena itu, ia berharap masyarakat yang belum terjangkau melalui pembiayaan APBD Provinsi Kaltara dapat menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan kota.
“Masyarakat yang belum ter-cover di provinsi coba berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya.
Menurut Supaad, pembagian peran tersebut juga harus didukung dengan sinkronisasi dan validasi data penerima. Hal itu penting untuk mengetahui masyarakat mana yang dapat dibiayai oleh pemerintah provinsi dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
“Mana yang bisa dibantu lewat provinsi, mana yang bisa dibantu oleh kabupaten/kota. Ini kan masalah data, apalagi sekarang datanya adalah data secara nasional,” pungkasnya.
Ia berharap koordinasi antarpemerintah daerah dapat memperluas cakupan masyarakat yang memperoleh bantuan jaminan kesehatan, sehingga keterbatasan anggaran di satu daerah tidak serta-merta membuat masyarakat kehilangan akses terhadap perlindungan kesehatan.
Discussion about this post