JAKARTA – Kebijakan belanja pemerintah yang berpihak pada pelaku usaha kecil mengantarkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan nasional. Dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026, Kaltara dinobatkan sebagai provinsi dengan persentase transaksi belanja produk Usaha Mikro Kecil (UMK) terbesar tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan di Gedung Smesco Indonesia dan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Denny Harianto, yang mewakili Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).
Di balik capaian tersebut, Pemprov Kaltara dinilai berhasil mengoptimalkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital melalui e-Purchasing, sehingga produk lokal semakin mendominasi belanja pemerintah.
“Realisasi belanja produk UMK kita mencapai sekitar 85 persen. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada pelaku usaha kecil benar-benar dijalankan,” ujar Denny.
Ia menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan serapan produk lokal, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di daerah. UMKM menjadi lebih berdaya, sementara peluang usaha semakin terbuka luas.
Namun, Denny mengingatkan bahwa penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal pembinaan dan akses pasar, dinilai sangat penting untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.
“Penghargaan ini menjadi pemacu bagi kami untuk terus meningkatkan penggunaan produk lokal dalam setiap pengadaan,” tambahnya.
Ke depan, Pemprov Kaltara berkomitmen memperluas peran UMKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk mendorong sektor ekonomi kreatif agar tumbuh lebih pesat.
Capaian ini sekaligus mempertegas arah kebijakan Kaltara yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, sekaligus memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. (dkisp)
Discussion about this post