TANA TIDUNG – Pengelolaan hutan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus diarahkan agar semakin berbasis data dan melibatkan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui dukungan Forest Programme (FP) VI.
Penguatan tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Participatory Land-Use Planning (PLUP) yang digelar UPTD KPH Tana Tidung di White Guest House Tana Tidung, Selasa (28/7/2026).
Bimtek tersebut menjadi pembekalan bagi personel KPH, pemerintah desa dan kelompok masyarakat sebelum menjalankan tahapan verifikasi serta validasi data tata guna lahan di masing-masing wilayah.
District Facilitator Kaltim-Tara, Implementing Consultant (IC) Team FP VI, Wahyudi Iman Satria, menjelaskan kegiatan tersebut dirancang agar peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai proses perencanaan tata guna lahan secara partisipatif.
“Melalui bimtek ini, peserta sudah memiliki bekal dasar. Saat di lapangan nanti mereka tinggal memverifikasi dan melengkapi data yang sudah disusun sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Wahyudi, ketersediaan data awal akan membantu mempercepat proses kerja di lapangan. Data tersebut selanjutnya akan diperiksa dan disesuaikan dengan kondisi aktual melalui keterlibatan masyarakat di tingkat desa.
Ia berharap proses PLUP dapat menghasilkan dokumen sekaligus peta yang mampu memberikan gambaran kondisi wilayah secara lebih komprehensif.
Hasil tersebut nantinya diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pelaksanaan berbagai intervensi Forest Programme VI di tingkat desa, sekaligus membantu pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan.
Sementara itu, Expert PLUP/GIS Implementing Consultant Team FP VI, Dr. Rina Purwaningsih, M.Sc., menilai keterampilan pemetaan partisipatif menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dikuasai peserta.
Ia mengapresiasi antusiasme peserta yang dinilai mampu mengikuti materi sekaligus mempraktikkan proses pemetaan selama pelatihan.
“Mereka mengikuti materi dengan baik, memahami konsep pemetaan partisipatif, dan mampu mempraktikkannya secara langsung,” katanya.
Rina menjelaskan, masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi wilayahnya. Karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dapat membantu menghasilkan gambaran persoalan dan kebutuhan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
“Yang paling penting, solusi itu lahir dari masyarakat sendiri. Kami hanya mendampingi agar prosesnya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Rina, proses pendampingan tidak berhenti pada pelaksanaan bimtek. Tim Implementing Consultant FP VI akan terus mendampingi peserta hingga seluruh tahapan PLUP selesai.
“Kami tetap terbuka untuk berdiskusi dan memberikan pendampingan, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, agar pelaksanaan PLUP berjalan sesuai tujuan,” pungkasnya.
Melalui penguatan kapasitas tersebut, KPH diharapkan semakin siap menjalankan fungsi pengelolaan wilayah hutan di tingkat lapangan, sekaligus mendorong perencanaan tata guna lahan yang lebih akurat, partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. (*)
Discussion about this post