TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan upah minimum sektoral untuk tiga bidang usaha pada 2027. Sektor minyak bumi dan gas alam memperoleh besaran tertinggi, yakni Rp4.070.174, disusul pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
Penetapan tersebut diumumkan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersamaan dengan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901 di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Adapun UMSP sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam Rp4.070.174.
Gubernur Zainal menjelaskan, penetapan upah minimum tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi. Prosesnya melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, berbagai indikator ekonomi daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 mencapai 5,51 persen. Sementara inflasi tahunan pada September 2026 tercatat 2,56 persen.
“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” ujarnya.
Zainal mengatakan, kebijakan pengupahan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas dunia usaha. Karena itu, keputusan yang dihasilkan harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
Ia meminta perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pekerja dan serikat pekerja diharapkan terus membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan.
“Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” kata Zainal.
Penetapan UMP 2027 sebesar Rp4.027.901 tertuang dalam SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/546/2026. Sementara UMSP diatur melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/547/2026.
Gubernur menegaskan, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Kaltara. Pertumbuhan investasi dan aktivitas usaha, menurutnya, perlu berjalan seiring dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berkontribusi dalam proses penetapan upah minimum 2027.








Discussion about this post