TANJUNG SELOR – Persoalan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan penjara baru di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai upaya mengatasi kepadatan penghuni lapas.
Dukungan itu disampaikan Zainal saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Yan Rusmanto, Bc.IP., S.Sos., M.Si., Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, terungkap kondisi kelebihan kapasitas di Lapas Tarakan dan Nunukan yang cukup signifikan. Lapas Tarakan dengan daya tampung 460 orang kini dihuni 1.393 orang. Sementara Lapas Nunukan berkapasitas 352 orang, tetapi jumlah penghuninya mencapai 1.123 orang.
Kondisi tersebut mendapat perhatian khusus Gubernur Zainal. Ia mengatakan, persoalan kapasitas lapas sudah beberapa kali disampaikannya karena menyangkut kelayakan tempat tinggal warga binaan dan standar pelayanan pemasyarakatan.
“Saya telah beberapa kali mengangkat isu ini. Kondisi penjara di Tarakan dan Nunukan sangat melebihi kapasitas. Ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama, karena kita harus memperhatikan kualifikasi dan sisi kemanusiaan,” kata Zainal.
Sebagai langkah penanganan, rencana pembangunan penjara baru di Tanjung Selor membutuhkan lahan sekitar 10 hektare. Gubernur berharap rencana tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar tersedia fasilitas pemasyarakatan yang mampu mengakomodasi kebutuhan di Kaltara.
Namun, kebutuhan infrastruktur pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada penambahan kapasitas. Dalam audiensi itu, turut dibahas perlunya fasilitas khusus perempuan serta rumah rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
Zainal menilai, penanganan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara komprehensif. Selain proses hukum, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek pemulihan melalui fasilitas rehabilitasi.
“Saya juga telah berbicara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang kebutuhan rumah rehabilitasi bagi korban narkoba. Ini seharusnya menjadi perhatian bersama, sehingga selain penegakan hukum, upaya pembangunan dan rehabilitasi juga dapat berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Yan Rusmanto mengungkapkan jumlah penghuni lapas dan rumah tahanan di Kaltara secara keseluruhan telah melampaui 2.500 orang. Sekitar 1.600 orang di antaranya sedang menjalani proses hukum terkait perkara narkotika.
Ia berharap pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan.
Dukungan pemerintah daerah diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong koordinasi lebih lanjut terkait penyediaan lahan dan realisasi pembangunan fasilitas tersebut.









Discussion about this post