SOLO – Berkurangnya sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo mulai dirasakan langsung para pemulung. Material yang biasanya dipilah untuk dijual semakin terbatas, sehingga berdampak pada pendapatan harian mereka.
Kondisi tersebut disampaikan Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo saat beraudiensi dengan Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Rabu (2/9/2026).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut setelah para pemulung menyampaikan aspirasi ke Balai Kota Surakarta sehari sebelumnya. Mereka berharap pemerintah memberikan solusi atas perubahan kondisi ekonomi yang terjadi akibat berkurangnya aktivitas pemilahan sampah.
Kepala Disnaker Kota Surakarta, Pramutedy Sukoco, S.STP., M.Si., mengatakan pemerintah menyiapkan alternatif agar pemulung memiliki sumber pendapatan lain di luar aktivitas pemilahan sampah.
Salah satunya melalui Rumah Siap Kerja Bersama (RSKB) yang berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta.
“Kami siapkan 17 jenis pelatihan kewirausahaan. RSKB berkolaborasi dengan BPVP Surakarta akan memberikan beberapa alternatif pelatihan untuk wirausaha, sehingga ke depan bisa memiliki pendapatan lainnya,” ujar Pramutedy.
Menurutnya, pelatihan tersebut diharapkan menjadi salah satu jalan bagi pemulung untuk memperoleh keterampilan baru sekaligus membuka peluang usaha.
Kepala BPVP Surakarta, Verry Fahrudin, S.E., M.M., mengatakan pelaksanaan pelatihan akan dibuat fleksibel agar lebih mudah diakses masyarakat.
Selain dapat dilakukan di kantor maupun balai pelatihan, kegiatan juga memungkinkan digelar langsung di lingkungan warga melalui skema Mobile Training Unit (MTU).
“Warga bisa mengakses pelatihan yang dilaksanakan di kantor, di balai, ataupun kami laksanakan di tempat warga melalui mobile training unit,” kata Verry.
Verry menjelaskan, jenis pelatihan nantinya tidak langsung ditentukan pemerintah. BPVP akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pemetaan untuk mengetahui kebutuhan serta minat warga.
Pemetaan itu mencakup pilihan keterampilan, lama pelatihan hingga lokasi pelaksanaan. Dengan cara tersebut, pelatihan diharapkan lebih tepat sasaran dan memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi usaha.
“Kalau mengerucut sasarannya, nanti lebih mengarah ke kesiapan wirausaha,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan warga RW 30 Putri Cempo, Suparno, meminta pemerintah turut memperhatikan pemulung yang sudah berusia lanjut.
Menurutnya, persoalan usia dapat menjadi kendala apabila sejumlah program pelatihan hanya diperuntukkan bagi masyarakat usia produktif.
“Solusi dan sosialisasi yang diberikan Wali Kota sudah benar. Tetapi kalau ada batasan usia, ini menjadi kendala bagi teman-teman pemulung yang sudah lanjut usia,” kata Suparno.
Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan pilihan pelatihan, tetapi juga menyiapkan alternatif bagi pemulung lansia yang tidak lagi memungkinkan mengikuti pelatihan dengan persyaratan tertentu.
Bagi para pemulung, persoalan tersebut bukan sekadar berkurangnya material yang dapat dijual. Perubahan volume sampah juga berkaitan langsung dengan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, audiensi menjadi ruang bagi pemerintah dan warga untuk mencari solusi bersama agar perubahan sistem pengelolaan sampah tidak membuat kelompok pemulung kehilangan sumber penghasilan tanpa alternatif.
Pemkot Surakarta selanjutnya akan memetakan kebutuhan warga sebagai dasar menentukan bentuk pelatihan dan pendampingan yang paling sesuai bagi para pemulung Putri Cempo.
Discussion about this post