TARAKAN – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Tarakan berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keterbukaan. DPC SP Kahutindo Kota Tarakan menggelar dialog interaktif dalam rangka May Day Kahutindo Expo 2026 di Lapangan Bandara Juwata, Kamis (30/4/2026) malam.
Mengangkat tema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui rencana pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan di Kalimantan Utara, forum ini menjadi ruang strategis mempertemukan pekerja, pemerintah, dan legislatif.
Sejumlah unsur hadir sebagai narasumber, mulai dari DPRD Kaltara, serikat pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, hingga aparat penegak hukum.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa May Day harus menjadi momentum nyata untuk memperkuat perlindungan pekerja, bukan sekadar seremoni tahunan.
Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum dialog yang mempertemukan langsung para pekerja dengan pemangku kebijakan.
“Ini ruang yang sangat penting. Apa yang disampaikan teman-teman pekerja harus kita tindak lanjuti secara serius,” ujarnya.
Syamsuddin memastikan Komisi IV DPRD Kaltara akan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas secara lebih mendalam isu PKWT.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan ketenagakerjaan akan menjadi perhatian serius DPRD melalui dorongan pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.
“Selain PKWT, kita juga akan fokus pada penguatan pengawasan di lapangan. Satgas ini penting agar aturan ketenagakerjaan benar-benar berjalan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, jumlah tenaga kerja di Kalimantan Utara mencapai sekitar 314 ribu orang dari total penduduk kurang lebih 700 ribu jiwa. Namun, ia menilai pendataan khusus pekerja PKWT masih perlu diperkuat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Data yang akurat menjadi kunci. Karena itu akan kita bahas bersama Dinas Tenaga Kerja, serikat pekerja, dan pihak terkait,” jelasnya.
Dialog berlangsung aktif dengan berbagai aspirasi dari peserta, terutama terkait kepastian kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pengawasan hubungan industrial di perusahaan.
Melalui momentum May Day 2026 ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak, terukur, dan berbasis data, demi terciptanya hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan.(*)
Discussion about this post