TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan langsung di lapangan.
Hal itu disampaikan Achmad Djufrie saat memimpin Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Tanjung Selor, Senin (11/5/2026). Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir dan Wakil Ketua DPRD Muddain.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, unsur Forkopimda, OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dalam rapat itu, DPRD Kaltara memberikan 21 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan kinerja pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025.
Menurut Achmad Djufrie, rekomendasi yang disampaikan DPRD bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi merupakan hasil pengawasan dan masukan masyarakat yang ditemui langsung oleh anggota DPRD di berbagai daerah.
“Kami turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi yang sebenarnya. Karena itu, rekomendasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah sektor menjadi perhatian DPRD, mulai dari pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengawasan pembangunan fisik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Salah satu persoalan yang disoroti DPRD adalah pembangunan sekolah yang belum rampung hingga saat ini.
“Ada pembangunan sekolah yang belum selesai-selesai, dari tahun kemarin sampai tahun ini masih belum. Itu tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut fasilitas pendidikan masyarakat,” tegasnya.
Selain pendidikan, DPRD juga memberikan perhatian besar terhadap pembangunan wilayah perbatasan yang dinilai masih membutuhkan percepatan, terutama terkait akses jalan dan pemerataan pembangunan.
Achmad Djufrie berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat segera ditindaklanjuti pemerintah provinsi agar pembangunan di Kalimantan Utara semakin tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.
“Karena itu adalah masukan dari masyarakat dan kami lihat langsung di lapangan ternyata benar,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltara, Dino Andrian, menyampaikan bahwa DPRD juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jalan di wilayah Apo Kayan, Bahau Hulu, dan Long Pujungan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.
Selain pembangunan jalan, DPRD juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas rumah sakit, pemerataan sarana pendidikan, penguatan sektor pertanian, hingga pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman.(*)
Discussion about this post