TANJUNG SELOR – Kinerja aparat penegak hukum di Provinsi Kalimantan Utara mendapat apresiasi dari Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Rupatama Bhara Daksa, Mapolda Kalimantan Utara, Kamis (24/7/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum., dan dihadiri Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H., Wakapolda Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., jajaran Pejabat Utama Polda Kaltara, para Kapolres dan Kapolresta, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Kepala BNNP Kalimantan Utara, serta jajaran masing-masing instansi.
Dalam sambutannya, Tim Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan penegakan hukum di Kalimantan Utara, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi aparat di wilayah perbatasan.
Komisi III DPR RI juga menyampaikan bahwa seluruh masukan dari Polda Kaltara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, dan BNNP Kalimantan Utara akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat kerja bersama mitra di tingkat pusat, terutama dalam penyusunan kebijakan yang mendukung penguatan penegakan hukum di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kaltara memaparkan berbagai capaian kinerja kepolisian, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan tindak pidana, hingga upaya pemberantasan kejahatan lintas negara yang menjadi tantangan di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dan Kepala BNNP Kalimantan Utara turut mempresentasikan capaian lembaga masing-masing, termasuk strategi penanganan perkara, pemberantasan narkotika, serta penguatan koordinasi lintas instansi.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari anggota Komisi III DPR RI. Mereka menilai koordinasi yang terbangun antara Polda Kaltara, Kejati Kaltara, dan BNNP Kaltara telah berjalan efektif dan menjadi modal penting dalam menciptakan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.
Komisi III DPR RI juga memberikan apresiasi atas soliditas antarlembaga yang dinilai mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di Kalimantan Utara.
Sebagai penutup, dilakukan pertukaran plakat antara Polda Kalimantan Utara dan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI sebagai simbol penghormatan sekaligus komitmen memperkuat kemitraan antara DPR RI dan aparat penegak hukum. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh peserta. (*)
Discussion about this post