JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, memastikan Pemerintah Provinsi Kaltara terus mengawal aspirasi masyarakat Krayan terkait percepatan pembangunan Jalan Lingkar Krayan hingga ke pemerintah pusat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta sebagai tindak lanjut atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Ingkong mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti pada forum diskusi semata. Seluruh masukan yang disampaikan masyarakat langsung dibawa ke tingkat kementerian agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Aspirasi tersebut sudah kami sampaikan dan terus kami koordinasikan hingga ke kementerian terkait,” ujar Ingkong.
Menurutnya, Jalan Lingkar Krayan memiliki arti strategis bagi masyarakat perbatasan karena menjadi akses utama untuk mobilitas warga, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga mendukung aktivitas ekonomi.
Karena itu, Ingkong menegaskan pembangunan infrastruktur di Krayan harus dipandang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan.
“Jalan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan,” tegasnya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Jalan Lingkar Krayan dapat terus ditingkatkan sehingga proses penanganan ruas jalan yang selama ini menjadi kendala masyarakat bisa segera terealisasi.
Dalam audiensi tersebut, Pemprov Kaltara juga menyampaikan berbagai usulan teknis terkait pola penanganan jalan agar lebih sesuai dengan kondisi geografis Krayan. Pembahasan itu diharapkan menghasilkan solusi yang mampu mempercepat pembangunan tanpa mengabaikan standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat. (*)
Discussion about this post